BUPATI TANGGAMUS SAMPAIKAN KUA-PPAS 2021

Kota Agung - Bupati Dewi Handajani menyampaikan rancangan KUA-PPAS 2021 dalam rapat paripurna di DPRD Tanggamus, Rabu (7/10). Paripurna yang digelar melalui video conference (Vicon) tersebut dipimpin Ketua DPRD Heri Agus Setiawan.

Paripurna diikuti Wakil Ketua DPRD Irwandi Suralaga, Tedi Kurniawan dan Kurnain. Kemudian Wakil Bupati AM. Syafi’i, Forkopimda, para asisten serta kepala dinas.

Dewi Handajani mengatakan, penyusunan draft kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) tahun 2021 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial.

“Kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program dengan cara memastikan hanya mengalokasikan program yang benar-benar bermanfaat. Bukan sekadar karena tugas fungsi perangkat daerah yang bersangkutan,” kata Dewi Handajani.

Ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan. Melalui pengintegrasian program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.

Dengan tema Meningkatkan Daya Saing SDM, Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Publik untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Kehidupan Sosial, penyusunan KUA-PPAS 2021 meliputi pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp1,87 triliun.

“Terdiri dari PAD sebesar Rp126,67 miliar, pendapatan transfer dari  pemerintahan pusat dan pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp1,56 triliun serta lain lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp184,45 miliar,” papar bupati.

Selanjutnya, belanja daerah tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp1,94 triliun. Terdiri dari belanja modal, belanja tidak terduga, belanja operasi dan lainnya.

Secara garis besar, belanja daerah digunakan untuk pembiayaan program prioritas seperti melaksanakan 55 rencana Aksi De-Sa dan program lainnya.

Menanggapi penyampaian bupati, Ketua DPRD Tanggamus Heri Agus Setiawan mengatakan, Badan Musyawarah (Banmus) akan menjadwalkan pembahasan draft KUA-PPAS.

“Diharapkan pembahasan KUA-PPAS APBD 2021 dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan dan dibahas secara cermat. Berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku,” tegas Heri.