Tugas Pokok dan Fungsi

Peran Bappelitbang

Penyusunan Kebijakan/Pengambil Keputusan;

1. Penyusunan rencana pembangunan daerah.
2. Penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
3. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.
4. Pengambilan keputusan dalam Penanganan permasalahan mendesak dan
    berskala besar, sesuai penugasan.

Think-tank

1. Pengkajian dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan,
    dan kebijakan lainnya.
2. Penguatan kapasitas perencanaan di pusat dan di daerah dalam menciptakan
    mekanisme pendanaan inovatif dan kreatif.
3. Perencanaan partisipatif melalui kerjasama dengan perguruan tinggi,organisasi
    profesi, dan organisasi masyarakat sipil.

Koordinator

1.Koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan
   pembangunan,strategi pembangunan daerah, arah kebijakan sektoral, lintas
   sektor, dan lintas wilayah, kerangka ekonomi makro daerah, rancang bangun
   sarana dan prasarana, kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan, serta
   pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah.
2.Koordinasi pencarian sumber pembiayaan dalam dan luar daerah, serta pengalokasian
   dana.
3.Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran
   pembangunan daerah dan penyiapan rancang bangun sarana dan prasarana.
4.Koordinasi kegiatan strategis penanganan permasalahan mendesak dan berskala besar
   sesuai penugasan

Administrator

1. Pengelolaan dokumen perencanaan termasuk pinjaman daerah, Pinjaman dan Hibah
   Luar Negeri (PHLN), kerjasama pemerintah swasta, investasi, dan tanggungjawab
   sosial perusahaan.
2. Penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana
    pembangunan.
3. Penyusunan dan pengelolaan laporan hasil evaluasi.
4. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kepala Badan;

(1)   Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, merencanakan mengkoordinasikan,
       mengatur, membina, mengendalikan dan melaksanakan sebagian urusan
       Pemerintahan dibidang Perencanaan sesuai dengan peraturan dan
       perundang-undangan yang berlaku dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
       Kepala Badan mempunyai fungsi :
       a. Mengatur, membina dan mengendalikan menyusun dan mengkoordinasikan
           perencanaan program jangka
           pendek, jangka menengah dan jangka panjang Kabupaten Tanggamus
           berdasarkan kebijakan Kepala Daerah;
       b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
       c. Mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan;
       d. Merencanakan sumber pembiayaan pelaksanaan pembangunan;
       e. Mengkoordinasikan sumber pembiayaan pelaksanaan program kegiatan guna
         penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
     f. Menyusun dan merencanakan prioritas program kegiatan berdasarkan informasi
       dari bawah dengan memperhatikan kebutuhan, kemampuan dan kebijakan
           Kepala Daerah;
       g. Menetapkan kebijakan program pembinaan kegiatan Badan Perencanaan
         Pembangunan Daerah;
       h. Menandatangani naskah dinas yang bersifat prinsip dan naskah dinas yang
       mendapat pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah;
       i. Mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai pembinaan dalam penyelenggaraan
        administrasi pemerintahan;
       j. Melaporkan hasil kerja perencanaan pembangunan daerah kepada Bupati;
       k.Mengkoordinasikan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan secara
          swakelola maupun kerjasama dengan pihak lain;
       l. Melaksanakan tugas lain atas perintah pimpinan untuk mewakili tugas-tugas
          yang bersifat strategis maupun yang bersifat kebijakan pimpinan serta
          melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat;

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya
     bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang
      kesekretariatan yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, urusan program,
      serta pengelolaan keuangan dan aset.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris
       mempunyai fungsi:
     a. Mengkoordinasikan kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian
         dan Pengembangan;
     b. Mengkoordinasikan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di
         Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan;
     c. Mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
     d. Menyusun kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada
         BAPPELITBANG;
     e. Membina dan memberi dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan,
         kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat
         arsip, dan dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian
         dan Pengembangan;
     f. Membina dan menata organisasi dan tata laksana;
     g. Menyelenggarakan pengelolaan barang milik/kekayaan Negara dan layanan
         pengadaan barang/jasa di lingkup BAPPELITBANG;
     h. Mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, mengendalikan dan menilai
         capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan
         barang/jasa milik Negara; dan
     i. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan Perencanaan
        Pembangunan Daerah.

(4) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
     (2) dan (3), Sekretaris dibantu oleh :
     a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
     b. Sub Bagian Program;
     c. Sub Bagian Keuangan.

(5) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
      dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai fungsi :
    a. Menyiapkan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
    b. Penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
    c. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis Badan P
        erencaaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan;
    d. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja Badan
        Perencaaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan;
    e. Koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan
        pembangunan daerah di Badan Perencaaan Pembangunan Penelitian
        dan Pengembangan
    f. Pelaksanaan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan Badan Perencaaan
        Pembangunan Penelitian dan Pengembangan.

Sub Bagian Program

Sub Program mempunyai fungsi :
    a. Menyiapkan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
    b. Penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
    c. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis Badan
        Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan;
    d. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja Badan
        Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan;
    e. Koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan
        pembangunan daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian
        dan Pengembangan
    f. Pelaksanaan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan Badan Perencanaan
        Pembangunan Penelitian dan Pengembangan.

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan, mempunyai fungsi :
   a. Menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai
       dasar pelaksanaan tugas;
   b. Mengajukan Rencana Kerja Anggaran melalui Tim Anggaran eksekutif untuk menjadi
       Dokumen Pengguna Anggaran;
   c. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk
       tertibnya administrasi keuangan;
   d. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk
       memperoleh petunjuk lebih lanjut;
   e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala sub bagian melalui
       pertemuan/rapat untuk menyatukan pendapat;
   f. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
   g. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas
       kedinasan.

Bidang Perencanaan dan Pendanaan Daerah

(1) Bidang Perencanaan dan Pendanaan Daerah mempunyai tugas merumuskan dan
     melaksanakan kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kabupaten di Bidang
     Perencanaan dan Pendanaan Daerah.

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan
     dan Pendanaan Daerah mempunyai fungsi :
    a. Merencanakan program kerja Bidang Perencanaan dan Pendanaan Daerah;
    b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam rangka
         pelaksanaan tugas di Bidang Perencanaan dan Pendanaan Daerah;
    c. Mengatur dan mengendalikan teknis kegiatan di Bidang Perencanaan dan Pendanaan
         Daerah berdasarkan kebijakan atasan;
    d. Menyelenggarakan perumusan kebijakan dan pengaturan perencanaan, penganggaran
         dan pembiayaan pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan;
    e. Menyelenggarakan perumusan dan melakukan analisis rancangan kebijakan pembangunan
         di Bidang Perencanaan dan Pendanaan Daerah;
    f. Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan pembinaan perencanaan,
         penganggaran dan pembiayaan pembangunan daerah pada Anggaran Pendapatan dan
         Belanja Daerah serta non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
    g. Melaksanakan analisis terhadap permasalahan di Bidang Perencanaan dan Pendanaan
         Daerah serta merumuskan alternatif-alternatif kebijakan dan petunjuk pemecahannya;
    h. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan koordinasi kegiatan pendanaan
         pembangunan yang bersumber dari APBD, APBN, Pinjaman Daerah, Pinjaman dan Hibah Luar
         Negeri (PHLN) dan sumber dana lainnya yang sah;
     i. Melaksanakan penyusunan perencanaan, penganggaran dan pembiayaan pembangunan dari
         Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta non Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah;
j. Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dalam Bidang

         Perencanaan
       dan Pendanaan Daerah;
     k. Menyampaikan hasil pelaksanaan tugas Bidang Perencaaan dan Pendanaan Daerah kepada
     Kepala Badan;
     l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan.

(3) Bidang Perencanaan dan Pendanaan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam
      tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Perencanaan dan Pendanaan Daerah
       dibantu oleh :
       a. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan;
       b. Sub Bidang Penganggaran Pembangunan;
       c. Sub Bidang Pembiayaan Pembangunan;

(5) Masing-masing sub bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam pelaksanaan
      tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Sub Bidang Perencanaan Pembangunan

Sub Bidang Perencanaan Pembangunan, mempunyai fungsi :
    a. Menyusun rencana kerja Sub Bidang Perencanaan Pembangunan;
    b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas di Sub Bidang

Perencanaan Pembangunan;
c. Memeriksa, mengoreksi, mengontrol setiap data sebagai bahan masukan penyusunan

perencanaan pembangunan;
d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja tahunan, jangka

menengah dan jangka panjang yang berasal dari seluruh Perangkat Daerah;
e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rekapitulasi rancangan tema dan

prioritas pembangunan daerah;
f. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi prioritas pembangunan yang

berasal dari partisipasi masyarakat, stakeholder dan/atau pemangku kepentingan;
g. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka sinkronisasi perencanaan

pembangunan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta non

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari seluruh Perangkat Daerah;
h. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan

penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
i. Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dalam Sub Bidang

Perencanaan Pembangunan;
j. Menyiapkan dan menyusun laporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Perencanaan

Pembangunan kepada atasan;
k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasannya.

Sub Bidang Penganggaran Pembangunan

Sub Bidang Penganggaran Pembangunan mempunyai fungsi :
a. Menyusun rencana kerja Sub Bidang Penganggaran Pembangunan;
b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas di Sub Bidang

Penganggaran Pembangunan;
c. Memeriksa, mengoreksi, mengontrol setiap data sebagai bahan masukan penyusunan

penganggaran pembangunan;
d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan prioritas dan plafon anggaran

untuk setiap program dan kegiatan di seluruh Perangkat Daerah;
e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka sinkronisasi penganggaran

pembangunan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta non Anggaran

       Pendapatan dan Belanja Daerah dari seluruh Perangkat Daerah;
   f. Melaksanakan dan Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanakan asistensi program dan kegiatan
       pembangunan daerah agar sesuai dengan prioritas pembangunan dan standar belanja;
   g. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan

penyusunan penganggaran pembangunan daerah;
h. Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dalam Sub Bidang

Penganggaran Pembangunan;
i. Menyiapkan dan menyusun laporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Penganggaran

Pembangunan kepada atasan;
j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasannya.

Sub Bidang Pembiayaan Pembangunan

Sub Bidang Pembiayaan Pembangunan mempunyai fungsi :
a. Menyusun rencana kerja Sub Bidang Pembiayaan Pembangunan;
b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas di Sub Bidang

Pembiayaan Pembangunan;
c. Memeriksa, mengoreksi, mengontrol setiap data sebagai bahan masukan penyusunan

pembiayaan pembangunan;
d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana alokasi pembiayaan

pembangunan yang berasal dari pemerintah maupun non pemerintah baik tahunan, jangka

        menengah dan jangka panjang dari seluruh Perangkat Daerah;
   e. Menyiapkan bahan penyusunan kajian kebijakan rencana alokasi pembiayaan pembangunan;
   f. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi pengembangan pinjaman dana pembangunan

(Pinjaman Daerah,Pinjaman dan Hibah Luar Negeri/PHLN), kerjasama pemerintah swasta,

investasi dan bertanggungjawab sosial perusahaan;
g. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan

penyusuna n pembiayaan pembangunan daerah;
h. Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dalam Sub Bidang

Pembiayaan Pembangunan;
i. Menyiapkan dan menyusun laporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Pembiayaan Pembangunan

kepada atasan;
j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasannya.

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

(1) Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas merumuskan dan

melaksanakan kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian dan

     Evaluasi Pembangunan mempunyai fungsi :
   a. Menyusun rencana kerja Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.
   b. Mengarahkan dan memberi petunjuk kepada Sub Bidang tentang pelaksanaan pekerjaan.
   c. Membimbing pelaksanaan dan memantau persiapan bahan pengendalian monitoring terhadap

kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta

hasil rencana pembangunan daerah.
d. Mengarahkan penyiapan bahan koordinasi dan pelaporan serta melaksanakan pertemuan

berkala tentang pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana (Tugas Pembantuan) APBN

yang dilaksanakan di Kabupaten Tanggamus.
e. Membimbing pelaksanaan dan penyiapan bahan laporan realisasi kegiatan masing-masing

Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk dilaporkan kepada Gubernur Lampung setiap

triwulannya dan setiap berakhirnya tahun anggaran.
f. Membimbing dalam pelaksanaan dan penyiapan bahan, pelaporan dalam rangka pencapaian

rancangan pembangunan daerah.
g. Membimbing dalam pelaksanaan dan penyiapan bahan pengendalian evaluasi terhadap

kebijakan pelaksanaan program pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan tahunan.
h. Membimbing dalam pelaksanaan dan penyiapan bahan laporan triwulanan program

pembangunan daerah jangka panjang,menengah dan tahunan.
i. Membimbing dalam pelaksanaan dan penyiapan bahan evaluasi kegiatan masing-masing Satuan

Kerja Perangkat Daerah penerima dana Tugas Pembantuan untuk dilaporkan kepada Bappenas

dan Gubernur Lampung setiap triwulannya dan setiap berakhirnya tahun anggaran.
j. Membimbing dalam pelaksanaan dan penyiapan bahan hasil evaluasi kepada Satuan Kerja

Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian rancangan pembangunan daerah.
k. Membimbing dalam pelaksanaan dan penyiapan bahan pengelolaan sistem informasi

pembangunan daerah.
l. Membimbing dalam pelaksanaan dan penyiapan bahan pengumpulan data dan penyampaian

informasi data mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, potensi sumber

daya daerah, produk hukum kependudukan serta informasi dasar kewilayahan.
m. Membimbing dalam pelaksanaan dan penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan

       pembangunan daerah.
   n. Membimbing dalam pengembangan pedoman dan standar teknis data spasial.
   o. Membuat laporan hasil kerja yang telah dicapai dalam Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan.
p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan.

(3) Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

     dibantu oleh :
     a. Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan;
     b. Sub Bidang Evaluasi;
     c. Sub Bidang Data dan Geospasial.

(5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam pelaksanaan

tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan

Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan mempunyai fungsi :
a. Menyusun rencana kerja Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan pada Bidang Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan.
b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan tentang tatacara

pengumpulan dan pelaksanaan pekerjaan.
c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengendalian monitoring terhadap kebijakan

perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil

rencana pembangunan daerah.
d. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaporan serta melaksanakan pertemuan berkala tentang

pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana (Tugas Pembantuan) APBN yang dilaksanakan

di Kabupaten Tanggamus.
e. Menyiapkan dan melaksanakan bahan laporan realisasi kegiatan masing-masing Satuan Kerja

Perangkat Daerah untuk dilaporkan kepada Gubernur Lampung setiap triwulannya dan setiap

berakhirnya tahun anggaran.
f. Menyiapkan dan melaksanakan bahan, pelaporan dalam rangka pencapaan rancangan

pembangunan daerah.
g. Menyiapkan dan melaksanakan bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

       Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan.
   h. Membuat laporan hasil kerja yang telah dicapai dalam Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan.
   i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan.

Sub Bidang Evaluasi

Sub Bidang Evaluasi, mempunyai tugas :
   a. Menyusun rencana kerja Sub Bidang Evaluasi pada Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan.
b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan tentang tatacara

pengumpulan dan pelaksanaan pekerjaan.
c. Menyiapkan dan melaksanakan bahan pengendalian evaluasi terhadap kebijakan pelaksanaan

program pembangunan daerah jangka panjang, menengah, dan tahunan.
d. Menyiapkan dan melaksanakan bahan laporan triwulanan program pembangunan daerah jangka

panjang, menengah, dan tahunan.
e. Menyiapkan dan melaksanakan bahan evaluasi kegiatan masing-masing Satuan Kerja Perangkat

Daerah penerima dana Tugas Pembantuan untuk dilaporkan kepada Bappenas dan Gubernur

Lampung setiap triwulannya dan setiap berakhirnya tahun anggaran.
f. Menyiapkan dan melaksanakan bahan hasil evaluasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah

dalam rangka pencapaian rancangan pembanguna daerah.
g. Menyiapkan dan melaksanakan bahan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang

       Evaluasi.
   h. Membuat laporan hasil kerja yang telah dicapai dalam Sub Bidang Evaluasi.
   i. Melaksakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan.

Sub Bidang Data dan Geospasial

Sub Bidang Data dan Geospasial mempunyai fungsi :
   a. Menyusun rencana kerja Sub Bidang Data dan Geospasial pada Bidang Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan.
b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan tentang tatacara

       pengumpulan dan pelaksanaan pekerjaan.
   c. Menyiapkan dan melaksanakan pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah.
   d. Menyiapkan dan melaksanakan bahan pengumpulan data dan penyampaian informasi data

mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, potensi sumber daya daerah,

       produk hukum, kependudukan serta informasi dasar kewilayahan.
   e. Menyiapkan dan melaksanakan bahan penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan daerah.
   f. Melaksanakan pengembangan pedoman dan standar teknis data spasial.
   g. Menyiapkan dan melaksanakan bahan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang

Data dan Geospasial.
h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan.

Bidang Pemerintahan dan Perekonomian

(1) Bidang Pemerintahan dan Perekonomian mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan

kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang Pemerintahan dan Perekonomian.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan dan

Perekonomian mempunyai fungsi :
a. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD

dan RKPD);
b. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja

       Perangkat Daerah;
   c. Mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
   d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
   e. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten

pemerintahan dan perekonomian;
f. Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan provinsi dan kabupaten di

      bidang pemerintahan dan perekonomian;
    g. Mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
    h. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah; dan
    i. Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten;
    j. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan pengkajian kebijakan teknis dan pengendalian

perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan perekonomian;
k. Memverifikasi rancangan renstra dan renja perangkat daerah bidang pemerintahan dan

perekonomian;
l. Pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, kebijakan

jangka menengah, dan kebijakan pembangunan tahunan daerah di bidang pemerintahan dan

perekonomian;
m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Bidang Pemerintahan dan Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam

tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pemerintahan dan Perekonomian

     dibantu oleh:
   a. Sub Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Alam;
   b. Sub Bidang Ekonomi dan Pengembangan Dunia Usaha;
   c. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.

(5) Masing-masing sub bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam pelaksanaan

tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Sub Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia

Sub Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia, mempunyai fungsi :
a. Menyiapkan dan menyusun bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan

daerah di bidang pemerintahan dan sumber daya manusia yang berasal dari organisasi

perangkat daerah yang meliputi dinas-dinas daerah, badan-badan, kecamatan-kecamatan, dan

satuan kerja lain dilingkungan pemerintah daerah serta instansi vertikal;
b. Menyusun menyiapkan substansi bahan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup Sub

Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia;
c. Mengumpulkan, menyusun dan menyiapkan data dan informasi yang diperlukan bagi

perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan sumber daya manusia;
d. Mengumpulkan dan mengkoordinasikan penyusunan program pembangunan di bidang

pemerintahan dan sumber daya manusia baik berupa usulan dan bantuan baik dari

pemerintahan provinsi maupun pemerintah pusat;
e. Melakukan koordinasi dalam hal inventarisasi permasalahan dan bahan perumusan kebijakan,

pemecahannya untuk perencanaan pembangunan di pemerintahan dan pembangunan sumber

daya manusia;
f. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan yang relevan sebagai bahan pedoman, petunjuk

pelaksanaan, dan petunjuk teknis perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan

sumber daya manusia;
g. Mengkoordinir, dan melakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan

sumber daya manusia (pembentukan UMKM, pendidikan dan kebudayaan);
h. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di sub bidang pemerintahan dan sumber daya manusia

dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa yang

akan datang;
i. Menyiapkan da menyusun laporan dan evaluasi kegiatan sub bidang bidang pemerintahan dan

       sumber daya manusia kepada pimpinan;
   j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Bidang Ekonomi dan Pengembangan Dunia Usaha

Sub Bidang Ekonomi dan Pengembangan Dunia Usaha, mempunyai fungsi :
   a. Menyusun rencana kerja Sub Bidang Ekonomi dan Pengembangan Dunia Usaha;
   b. Mengkoordinasikan penyusunan dan perumusan rancangan kerangka ekonomi makro daerah;
   c. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan (RPJPD,

RPJMD,dan RKPD) lingkup Bidang Ekonomi dan Pengembangan Dunia Usaha;
d. Menyiapkan substansi bahan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup Sub Bidang

       Ekonomi dan Pengembangan Dunia Usaha;
   e. Melaksanakan koordinasi penyusunan prediksi/proyeksi dan analisis perekonoomian daerah;
   f. Mengkoordinasikan pelaksanaan supervise, pemantauan, dan tindak lanjut hasil pemantauan

pelaksanaan program/kegiatan sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan perencanaan

pada Perangkat Daerah Kabupaten lingkup Sub Bidang Ekonomi dan Pengembangan Dunia

Usaha;
g. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi hasil capaian pembangunan pada perangkat daerah

kabupaten sebagai bahan penyusunan kebijakan perencanaan tahun berikutnya lingkup Sub

       Bidang Ekonomi dan Pengembangan Dunia Usaha;
   h. Melaksanakan program promosi pembangunan daerah;
   i. Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dalam Sub Bidang Ekonomi

dan Pengembangan Dunia Usaha;
j. Menyiapkan dan menyusun laporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Ekonomi dan

      Pengembangan Dunia Usaha kepada pimpinan;
   k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat

Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat, mempunyai fungsi :
   a. Menyusun rencana kerja Sub Kesejahteraan Rakyat;
   b. Melaksanakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan pengendalian perencanaan pembangunan

di Bidang Pemerintahan dan Perekonomian;
c. Menyusun menyiapkan substansi bahan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup sub

bidang kesejahteraan rakyat;
d. Menganalisis rancangan renstra dan renja perangkat daerah di Bidang Pemerintahan dan

Perekonomian;
e. Melaksanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang

kesejahteraan rakyat;
f. Perumusan dan pengkoordinasian kebijakan pengelolaan data, perencanaan, dan evaluasi

pembangunan lingkup sub kesejahteraan rakyat;
g. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah fungsi perencanaan

pembangunan kesejahteraan sosial dan rakyat (Pemberdayaan masyarakat dan desa,

       pemberdayaan perempuan dan perlindungan
       anak, kesehatan, pengendalian penduduk dan KB, sosial, dan tenaga kerja);
   h. Merancang sinergitas dan harmonisasi rencana pembangunan daerah di bidang kesejahteraan

rakyat;
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Prasarana Wilayah dan Infrastruktur
(1) Bidang Prasarana Wilayah dan Infrastruktur mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan

kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kabupaten di Bidang Prasarana Wilayah dan

Infrastruktur.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Prasarana Wilayah dan

Infrastruktur mempunyai tugas :
a. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD

dan RKPD);
b. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja

       Perangkat Daerah;
   c. Mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
   d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
   e. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
   f. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten/kota;
   g. Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di

       provinsi dan kabupaten/kota;
   h. Mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
   i. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah; dan
   j. Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota;
   k. Penyusunan dan perencanaan program kebijakan infrastruktur;
   l. Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan pembangunan kemaritiman dan sumberdaya

alam, infrastruktur, air bersih dan lingkungan hidup;
m. Pengkoordinasian dan memadukan rencana pembangunan pembangunan kemaritiman dan

sumberdaya alam, infrastruktur, air bersih dan lingkungan hidup yang disusun oleh dinas-

dinas daerah satuan organisasi lain alam lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi-instansi

vertikal;
n. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan di Bidang Prasarana Wilayah dan Infrastruktur serta

merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
o. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan program tahunan di Prasarana Wilayah dan

Infrastruktur yang meliputi pembangunan kemaritiman dan sumberdaya alam, infrastruktur,

air bersih dan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah atau proyek-

proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Provinsi untuk dimasukkan ke dalam program

       provinsi dan/atau untuk diusulkan ke dalam program tahunan nasional;
   p. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Prasarana Wilayah dan Infrastruktur;
   q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

(3) Bidang Prasarana Wilayah dan Infrastruktur dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam

tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Prasarana Wilayah dan Infrastruktur

      dibantu oleh :
   a. Sub Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
   b. Sub Bidang Infrastruktur;
   c. Sub Bidang Air Bersih dan Lingkungan Hidup.

(5) Masing-masing sub bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam pelaksanaan

tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Sub Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam

Sub Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :
a. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan yang terkait

dengan isu di bidang kemaritiman dan sumber daya alam;
b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan isu di bidang

       kemaritiman dan sumber daya alam;
   c. Koordinasi kebijakan pembangunan sarana dan prasarana kemaritiman dan sumber daya alam;
   d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di Bidang Prasarana Wilayah dan Infrastruktur pada Sub

Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
e. Menetapkan penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Kemaritiman dan Sumber

       Daya Alam;
   f. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas di Sub Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
   g. Merumuskan sasaran pelaksanaan tugas di Sub Bidang Sub Bidang Kemaritiman dan Sumber

Daya Alam;
h. Melaksanakan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di Sub Bidang Kemaritiman dan

      Sumber Daya Alam;
   i. Melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
   j. Melaksanakan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/ lembaga atau

      pihak ketiga di Sub Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
   k. Menyiapkan bahan penyusunan rencana Sub Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
   l. Menyiapkan bahan penyusunan standar teknis survei dan pemetaan, survei pengumpulan data,

informasi geografis di Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
m. Menyiapkan bahan rencana dan pengendalian pada Sub Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya

Alam;
n. Menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam

rangka perencanaan di Sub Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
o. Mempersiapkan bimbingan teknis, sosialisasi dan fasilitasi kegiatan Kemaritiman dan Sumber

Daya Alam;
p. Memfasilitasi pemberian atau pembatalan izin pemanfaatan ruang yang sesuai atau tidak

     sesuai dengan bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
   q. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Teknis Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
   r. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk Penyusunan dan Penyempurnaan

Standar Pelaksanaan Perencanaan dan Standar Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas di bidang

Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
s. Meneliti dan menyiapkan bahan/data untuk Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang,

Menengah dan Tahunan di Sub Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, sesuai dengan

      ketentuan dan standar yang ditetapkan;
   t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya;
   u. Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya;
   v. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang, sesuai

      standar yang ditetapkan;
   w. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
   x. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD

dan RKPD) di Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
y. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja

Perangkat Daerah di Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
z. Mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di Bidang

Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;

Sub Bidang Infrastruktur

Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi :
a. Mengkoordinir dan mengendalikan tugas-tugas di sub bidang pengelolaan Infrastruktur;
b. Menetapkan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan Infrastruktur;
c. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas di sub bidang pengelolaan Infrastruktur;
d. Mengkoordinasikan perencanaan teknis di sub bidang pengelolaan Infrastruktur;
e. Merumuskan sasaran pelaksanaan tugas di sub bidang pengelolaan Infrastruktur;
f. Melaksanakan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di sub bidang pengelolaan

Infrastruktur;
g. Melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan Infrastruktur;
h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan Infrastruktur;
i. Melaksanakan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/

lembaga atau pihak ketiga di sub bidang pengelolaan Infrastruktur;
j. Menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait

dalam rangka perencanaan infrastruktur tata ruang daerah;
k. Mempersiapkan bimbingan teknis, sosialisasi dan fasilitasi penyusunan pengembangan

wilayah;
l. Melaksanakan pemantauan pemanfaatan pengembangan kemitraan sub bidang Infrastruktur

dan Pengembangan Wilayah;
m. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan teknis di sub bidang Infrastruktur;
n. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk Penyusunan dan Penyempurnaan

Standar PelaksanaanPerencanaan dan Standar Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas di

sub bidangInfrastruktur;
o. Meneliti dan menyiapkan bahan/data untuk Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang,
Menengah dan Tahunan dibidang Prasarana Wilayah dan Kerjasama Kawasan Wilayah, sesuai

dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;
p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugasnya;
q. Memberikan masukan kepada Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya;
r. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang, sesuai

standar yang ditetapkan;
s. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan penataan ruang dan tata guna lahan dalam rencana

pengembangan wilayah;
t. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
u. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD

dan RKPD) di Bidang Infrastruktur;
v. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja

Perangkat Daerah di Bidang Infrastruktur;
w. Mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di Bidang

Infrastruktur.

Sub Bidang Air Bersih dan Lingkungan Hidup

Sub Bidang Air Bersih dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
a. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk Penyusunan dan

Penyempurnaan Standar Pelaksanaan Perencanaan dan Standar Pelaksanaan

Peningkatan Kapasitas Perencanaan di bidang Air Bersih dan Lingkungan Hidup;
b. Meneliti dan menyiapkan bahan/data untuk Perumusan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan dibidang Air Bersih dan Lingkungan

Hidup sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
c. Membantu Komisi Amdal Daerah Provinsi dalam Penanganan Dokumen Lingkungan

Hidup yang dilaksanakan di Provinsi;
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya;
e. Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya;
f. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala

Bidang, sesuai standar yang ditetapkan;
g. Menyiapkan perumusan, mengkoordinasikan dan menyusun kebijakan Air Bersih dan

Lingkungan Hidup;
h. Mengkoordinasikan perencanaan program air bersih dan lingkungan hidup yang

meliputi aspek pertamanan, ruang terbuka hijau, persampahan, pencemaran

lingkungan hidup dan konservasi lingkungan;
i. Mengkoordinasikan perencanaan program kepariwisataan yang meliputi aspek

pembangunan,pengusahaan dan kebijakan serta pengendalian usaha pariwisata

yang meliputi usaha jasa pariwisata, pengusahaan obyek dan daya tarik wisata

serta usaha sarana pariwisata;
j. Menyusun rencana kerja Sub Bidang Air Bersih dan Lingkungan Hidup;
k. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam rangka

pelaksanaan tugas di Sub Bidang Air Bersih dan Lingkungan Hidup;
l. Mengkoordinasikan dan memantau kegiatan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
m. Mengumpulkan data dan mengiventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan

pelaksanaan Sub Bidang Air Bersih dan Lingkungan Hidup, mencari solusi petunjuk dan

pemecahannya;
n. Mengkoordinasikan perencanaan dan evaluasi program pemanfaatan tata lingkungan,

pemanfaatan sumberdaya alam, sumberdaya air dan lingkungan hidup;
o. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program Sub Bidang Air Bersih dan

Lingkungan Hidup yang meliputi pengaturan/pemanfaatan tata lingkungan,

pembangunan sumberdaya alam, sumberdaya air, air bersih, persampahan, dan

pemeliharaan lingkungan;
p. Mengikuti pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berhubungan dengan program

pemanfaatan tata lingkungan,pembangunan sumberdaya alam, sumberdaya air, air bersih,

persampahan, dan pemeliharaan lingkungan;
q. Menghimpun data-data dan pengaturan yang berhubungan dengan program pembinaan dalam

rangka pelaksanaan pemanfaatan tata lingkungan, pembangunan sumberdaya alam, sumberdaya

air, air bersih, persampahan, dan pemeliharaan lingkungan;
r. Menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang Air Bersih dan Lingkungan Hidup sebagai bahan

penyusunan laporan hasil kegiatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
s. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas bawahan sesuai dengan bidangnya

masing-masing;
t. Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dalam Sub Bidang Air

Bersih dan Lingkungan Hidup;
u. Membuat laporan hasil kerja yang telah dicapai dalam Sub Bidang Air Bersih dan Lingkungan

Hidup;
v. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan;
w. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD

dan RKPD) di Bidang Air Bersih dan Lingkungan Hidup;
x. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja

Perangkat Daerah di Bidang Air Bersih dan Lingkungan Hidup;
y. Mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di Bidang Air Bersih

dan Lingkungan Hidup;

Bidang Penelitian dan Pengembangan

(1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan

kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kabupaten di Bidang Penelitian dan Pengembangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian dan

Pengembangan mempunyai fungsi :
a. Melaksanakan pembinaan dan pengkoordinasian serta pengimplementasian hasil penelitian dan

pengembangan di Sub Bidang Litbang Sosial dan Pemerintahan, Sub Bidang Litbang Ekonomi

dan Pembangunan dan Sub Bidang Inovasi dan Teknologi;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
c. Mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan;
d. Merencanakan dan mengkoordinasikan sumber pembiayaan pelaksanaan program kegiatan guna

penyusunan perencanaan dan penganggaran penelitian dan pengembangan;
e. Merumuskan hasil akhir penelitian dan pengembangan inovasi dalam bentuk rekomendasi yang

disampaikan kepada Bupati;
f. Melaksanakan penguatan kelembagaan penelitian dan pengembangan serta peningkatan kualitas

dan kuantitas peneliti di daerah;
g. Melaksanakan pembangunan sinergitas, koordinasi dan kerjasama dengan lembaga kelitbangan

Internasional,Pusat (Lembaga Kementerian/Non Kementerian), Pemerintah Provinsi, Lembaga

Pendidikan Tinggi, Swasta/Dunia Usaha dan Masyarakat;)
h. Melaksanakan Pemublikasian hasil-hasil riset dan penelitian kepada instansi terkait dan

masyarakat melalui jurnal penelitian, bulletin, pusat informasi hasil penelitian dan teknologi;
i. Mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai pembinaan dalam penyelenggaraan administrasi

pemerintahan;
j. Mengkoordinasikan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan secara swakelola maupun

kerjasama dengan pihak lain;
k. Fasilitasi pembentukan Dewan Pertimbangan Daerah Kabupaten Tanggamus;
l. Fasilitasi pembentukan Dewan Riset Daerah Kabupaten Tanggamus;
m. Melaporkan hasil kerja penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi kepada Bupati;
n. Melaksanakan tugas lain atas perintah pimpinan untuk mewakili tugas-tugas yang bersifat

strategis maupun yang bersifat kebijakan pimpinan serta melaksanakan tugas kedinasan lain

sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam tugasnya

     bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Penelitian dan Pengembangan dibantu oleh :
      a. Sub Bidang Litbang Sosial dan Pemerintahan;
      b. Sub Bidang Litbang Ekonomi dan Pembangunan;
      c. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.
(5) Masing-masing sub bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam pelaksanaan

tugasnya bertannggung jawab kepada Kepala Bidang.

Sub Bidang Litbang Sosial dan Pemerintahan

Sub Bidang Litbang Sosial dan Pemerintahan, mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan

pengembangan di Sub Bidang Litbang Sosial dan Pemerintahan;
b. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Sub Bidang Litbang Sosial dan

Pemerintahan;
c. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di Sub Bidang Litbang Sosial dan

Pemerintahan;
d. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan

di Sub Bidang Litbang Sosial dan Pemerintahan;
e. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan

Pemerintah Daerah di Sub Bidang Litbang Sosial dan Pemerintahan;
f. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan

Penelitian dan Pengembangan di Bidang Sosial dan Budaya;
g. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan

Penelitian dan Pengembangan di bidang kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa;
h. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian

dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan;
i. Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
j. Fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga Negara asing untuk diterbitkannya izin

penelitian oleh instansi yang berwenang;
k. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha;
l. Fasilitasi pembentukan Dewan Pertimbangan Daerah Kabupaten Tanggamus; dan
m. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan.

Sub Bidang Litbang Ekonomi dan Pembangunan

Sub Bidang Litbang Ekonomi dan Pembangunan, mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan

pengembangan di Sub Bidang Litbang Ekonomi dan Pembangunan;
b. Penyiapan bahan pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Sub Bidang Litbang Ekonomi dan

Pembangunan;
c. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di Sub Bidang Litbang Ekonomi dan

Pembangunan;
d. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan

di Sub Bidang Litbang Ekonomi dan Pembangunan;
e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan

penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
f. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan

penelitian dan pengembangan di bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana;
g. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan

Pemerintah Daerah di Sub Bidang Litbang Ekonomi dan Pembangunan;
h. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Sub Bidang Inovasi dan Teknologi

Sub Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan

pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di Sub Bidang Inovasi dan Teknologi;
b. Penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan uji

coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan

penerapan teknologi;
d. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Sub Bidang Inovasi dan

Teknologi;
e. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di Sub Bidang Inovasi dan

Teknologi;
f. Penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di Sub Bidang Inovasi dan Teknologi;
g. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Penelitian dan

Pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di Sub Bidang Inovasi dan Teknologi;
h. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan

pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di Sub Bidang Inovasi dan Teknologi;
i. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan uji

coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan

penerapan teknologi;
j. Penyiapan bahan perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif, penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan

diseminasi hasil-hasil kelitbangan, serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual;
k. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
l. Fasilitasi pembentukan Dewan Riset Daerah Kabupaten Tanggamus;
m. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
n. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.